Tangerang Selatan — Aliansi Mahasiswa Menjawab (AMM) menegaskan pentingnya keterlibatan aktif mahasiswa dalam mengawal implementasi Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional penyelenggaraan perekonomian nasional. Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong pembangunan ekonomi yang berorientasi pada kedaulatan rakyat, keadilan sosial, dan kesejahteraan bersama.
Irwan Aliansi Mahasiswa Menjawab, perwakilan Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Pamulang (KBM UNPAM), menyampaikan bahwa Pasal 33 UUD 1945 tidak boleh berhenti sebagai norma Konstitusi yang hanya dibicarakan dalam ruang akademik. Lebih dari itu, amanat konstitusi tersebut harus diwujudkan dalam praktik penyelenggaraan ekonomi nasional yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
“Menurut saya, persoalan mendasar yang perlu kita kawal hari ini adalah bagaimana memastikan amanat Pasal 33 UUD 1945 benar-benar hadir dalam kebijakan dan praktik ekonomi nasional. Jangan sampai konstitusi hanya menjadi teks normatif, sementara dalam pelaksanaannya rakyat justru tidak mendapatkan akses dan kesempatan ekonomi yang adil.”
Ia menambahkan bahwa Mahasiswa memiliki tanggung jawab intelektual dan sosial untuk mengawasi arah kebijakan ekonomi negara. Tanggung jawab tersebut dapat diwujudkan melalui penelitian, kajian kritis, advokasi kebijakan, serta partisipasi publik yang berbasis data dan argumentasi ilmiah.
“Mahasiswa tidak cukup hanya menjadi pengamat terhadap persoalan ekonomi bangsa. Perguruan tinggi dan organisasi mahasiswa harus menjadi ruang produksi gagasan sekaligus kekuatan kontrol sosial. Kita perlu menguji apakah kebijakan ekonomi yang dijalankan negara sudah sejalan dengan prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana dimandatkan Pasal 33 UUD 1945,” ungkap Irwan.
Dalam perspektif konstitusi, Pasal 33 UUD 1945 mengandung prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, keberlanjutan, wawasan lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Oleh karena itu, implementasinya perlu dilihat secara menyeluruh, mulai dari pengelolaan sumber daya alam, penguatan koperasi dan UMKM, pemerataan kesempatan ekonomi, hingga tata kelola sektor-sektor strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Aliansi Mahasiswa Menjawab juga menilai bahwa dinamika ekonomi global menuntut konsistensi kebijakan publik dan penguatan kapasitas ekonomi nasional. Namun, daya saing nasional tidak seharusnya hanya diukur melalui pertumbuhan ekonomi dan investasi, melainkan juga melalui sejauh mana hasil pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh masyarakat.
Sebagai bentuk komitmen bersama, Aliansi Mahasiswa Menjawab menyampaikan enam poin pernyataan sikap:
1. Mengawal implementasi Pasal 33 UUD 1945 sebagai komitmen konstitusional dalam mewujudkan perekonomian yang berdaulat dan menyejahterakan rakyat.
2. Mendorong tata kelola ekonomi yang transparan, akuntabel, dan inovatif guna memperkuat daya saing nasional berbasis ekonomi kerakyatan.
3. Mengaktivasi perguruan tinggi sebagai ruang produksi gagasan, penelitian, dan rekomendasi kebijakan ekonomi nasional berbasis data.
4. Membangun budaya dialog dan kolaborasi lintas organisasi untuk merumuskan solusi atas berbagai persoalan bangsa.
5. Mendorong kebijakan publik yang berkeadilan sosial dan memperluas kesempatan ekonomi bagi seluruh rakyat di tengah dinamika global.
6. Menyampaikan rekomendasi kebijakan secara formal kepada pemerintah, lembaga legislatif, dan kalangan akademisi sebagai bentuk partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation).
Lebih lanjut, Irwan menegaskan bahwa pengawalan terhadap Pasal 33 UUD 1945 harus menjadi agenda berkelanjutan, bukan hanya berhenti pada momentum diskusi atau deklarasi bersama.
“Enam poin pernyataan sikap ini harus menjadi titik awal dari kerja kolektif. Kita perlu memastikan bahwa gagasan yang lahir dari ruang diskusi dapat ditindaklanjuti menjadi kajian, rekomendasi, dan pengawasan terhadap kebijakan publik. Sebab, kedaulatan ekonomi bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.”
Aliansi Mahasiswa Menjawab mengajak seluruh elemen mahasiswa, perguruan tinggi, organisasi kepemudaan, dan masyarakat luas untuk bersama-sama menghidupkan kembali semangat demokrasi ekonomi sebagaimana dicita-citakan para pendiri bangsa.
Jika dahulu pasal 33 hanya dibunyikan di depan gerbang DPR di depan gerbang Istana dalam suasana orasi demonstrasi, namun dihari ini pasal 33 terucap dari mimbar istana oleh kepala Negara, maka mari kita kawal agar terimplementasi secara maksimal.
Pasal 33 UUD 1945 bukan sekadar warisan konstitusi, melainkan mandat perjuangan untuk memastikan bahwa perekonomian Indonesia diselenggarakan demi kemakmuran seluruh rakyat.(ADR)
